Manusia, Nilai Moral dan Hukum

A. Nilai

a. Pengertian nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Defenisi nilai dari berbagai sudut pandang :

1.    Menurut Cheng (1955): nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki (dalam lasyo, 1999, halm.1)

2.    Menurut Lasyo (1999, halm.9) sebagai berikut: nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya.

3.    Menurut Dardi Darmodihardjo (1986, halm. 36): nilai adalah yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani.

4.    Menurut frankena : nilai dalam filsafat dapat dipakai untuk menunjuk kata benda yang abstrak yang artinya “keberhargaan” atau “kebaikan” dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

5.    Menurut Arthur W. Comb: nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbinhg untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.

6.    Menurut Jack R. Fraenkel: nilai adalah gagasan-konsep-tentang sesutu yang dipandang penting oleh seseorang dalam hidup.

7.    Menurut Charles R. Knikker: nilai adalah sekelompok sikap yang menggerakkan perbuatan atau keputusan yang dengan sengaja menolak perbuatan.

8.    Menurut Encyclopedia Britainica: nilai ialah kualitas objek yang menyangkut jenis apresiasi atau minat.

b. Jenis Nilai

nilai terbagi atas 2, yaitu:

a)   Nilai Estetika

      Estetika berhubungan dengan keindahan.

b)      Nilai Etika
berhubungan dengan kajian baik buruk dan benar salah. Menurut Bertens (2001, hal 6) menyebutkan ada tiga jenis etika, yaitu :

1)   Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi  pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.

2)   Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik.

3)   etika mempunyai arti lagi ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Etika disini sama artinya filsafat moral.

Menurut Max Schelle (dalam Kaelan, 2002, hal 175), hierarki nilai terdiri dari:

- Nilai Kenikmatan, nilai yang mengenakkan atau tidak mengenakkan berkaitan dengan indra manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita.

- Nilai Kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi kehidupan.

- Nilai Kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan.

- Nilai Kerohanian, yaitu moralitas nilai yang suci atau tidak suci.

Notonegoro dalam Kaelan (2000) menyebutkan adanya 3 macam nilai. Ketiga nilai
itu adalah sebagai berikut :

a)    Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Contoh: mobil, rumah, televisi, dan lain-lain.

b)   Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contoh: air, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.

c)    Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi :

1)      Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia. Contoh: adat istiadat.

2)      Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) manusia. Contoh: seni tari, seni musik, dan seni gambar.

3)      Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa,Will) manusia. Contoh: etika makan, etika berbicara, etika duduk, dan lain-lain.

c.    Fungsi nilai

Fungsi nilai bagi kehidupan manusia, yaitu:

1.      Sebagai faktor pendorong : nilai berhubungan dengan cita-cita dan harapan.

2.      Sebagai petunjuk arah : nilai berkaitan dengan cara berpikir , berperasaan, bertindak serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan.

3.      Nilai sebagai pengawas : nilai mendorong, menuntun, bahkan menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan.

4.      Nilai sebagai alat solidaritas : Nilai dapat menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat.

5.      Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku.

6.      Nilai sebagai benteng perlindungan: nilai berfungsi menjaga stabilitas budaya dalam dalam suatu kelompok/masyarakat.

d.   Proses Terbentuknya nilai

1.    Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral

Keluarga bagian dari masyarakat, terpengaruh oleh tunututan kemajuan yang terjadi, namun masih banyak orang meyakini bahwa nilai moral itu hidup dan dibangun dalam lingkungan keluarga.

2.    Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral

Sebagai makhluk sosial, anak pasti punya teman, dan pergaulan dengan teman akan menambah pembendaharaan informasi yang akhirnya akan mempengaruhi berbagai jenis kepercayaan yang dimilikinya. Keluarga sering dikagetkan oleh penolakan anak ketika memberikan nasihat, dengan alasan bahwa apa yang disampaikan orang tua berbeda atau bertentangan dengan “aturan” yang disampaikan oleh temannya.

3.    Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu

Masalah hampir tidak ada seorangpun yang memandang pentingnya membantu anak untuk menghilangkan kebingungan yang ada pada pikiran atau kepala mereka. Hampir tidak ada seorang pun yang memandang penting membantu anak untuk memecahkan dan menyelesaikan pemikiran yang memusingkan tersebut.

4.    Pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral

Komunikasi mutakhir tentu fokus akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang terfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun media-media tersebut justru meyuguhkan berbagai pandangan hidup yang sangat variatif pada anak.

5.    Pengaruh otak atau berfikir terhadap perkembangan nilai moral

Pengalaman itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap prose pematangan, dengan demikian guru/pendidik dapat dan harus membimbing anak melaui proses yang kontinu melalui pengembangan situasi bermasalah yang memperkaya kesempatan berfikir.

6.    Pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral

Setiap hari manusia mendapatkan informasi, informasi ini berpengaruh terhadap system keyakinan yang dimiliki oleh individu, baik infomasi itu diterima secara keseluruhan, diterima sebagian atau ditolak semuanya, namun bagaimanapun informasi itu ditolak akan menguatkan keyakinan yang telah ada pada individu tersebut.

B. MORAL

a. Pengertian moral

Moral berasal dari bahas latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mors ini mempunyai sinonim mos, moris, manner more atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak (basah arab) atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Jenis moral

Ada dua macam moral dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu:

1.      Moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

2.      Moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Moral normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

c. Fungsi moral

Fungsi moral bagi kehidupan manusia, yaitu:

1.      Mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat

2.      Menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang di tanggapi

3.      Dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional

C.  HUKUM

a.    Pengertian hukum

 Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau diluar masyarakat. Maka manusia,masyarakat,dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi pameo. Dalam kaitan dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban.

Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hukum, yaitu:

1.    Mayers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya

2.  Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya

3. Simorangkir mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi sapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman.

4.  Sudikno Mertokusuro menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

5. Achmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

b.   Jenis hukum

Jenis hukum berdasarkan sumber, yaitu:

ü Hukum adat

Sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Contoh: hukum adat minangkabau.

ü Hukum undang-undang

Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis undag-undang yakni dalam arti material (setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara) dan dalam arti formal (setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut UU). Contoh: UU pemilu.

ü Hukum yurisprudensi

Yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Contoh: KUHP.

ü Hukum traktat

Yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang emnjadi kepentingan negara bersangkutan. Contoh: hukum batas negara.

ü Hukum doktrin

Yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

Jenis hukum berdasarkan isinya, yaitu:

v Hukum publik
 Hukum yang  mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Atau Hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentang masyarakat dan menjadi Hukum perlindungan Publik. Contoh: hukum tata negara, hukum acara pidana.

v hukum privat

Hukum yang mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Contoh: hukum waris, hukum dagang, hukum perdata.

Jenis hukum berdasarkan masa berlakunya, yaitu:

o  Hukum Positif atau ius constitutum

adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUH Perdata, persoalah pidana diatur melalui KUH Pidana, dll. Dalam hukum positif atau ius constitutum di indonesia, berlaku tata hukum sebagai berikut:

a). Hukum Tata Negara adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan Negara.

b). Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau Hukum Perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

c). Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

  Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan yang  berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

d). Hukum Tata Usaha (Administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

e). Hukum acara atau hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Tata hukum ini terbagi atas:

·      Hukum Acara Pidana  Indonesia  adalah  hukum yang mengatur tentang  tata cara  beracara (berperkara di badan peradilan) dalam  lingkup hukum pidana. Hukum Acara Pidana  di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.

·      Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dan ketentuan-ketentuan dari Hukum Acara Perdata pada dasarnya sama sekali tidak memberatkan hak dan kewajiban yang sering kita jumpai dalam hukum materiil perdata, akan tetapi pada intinya aturan-aturan hukum perdata materiil adalah melindungi hak-hak perseorangan dan itu merupakan sifat dasar dari Hukum Acara Perdata.

o  Hukum yang akan datang atau ius costituendum

Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku masa yang akan datang. Contoh: hukum pidana nasional yang hingga saat ini masih disusun.

Jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu:

§  Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga Hukum Internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional. Contoh: Hukum Perang Perdata Internasional dan sebagainya.

§  Hukum Lokal (Local Law) adalah hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu (Hukum Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya). Atau suatu sistem hukum yang tampak seiring dengan peningkatan pentingnya hukum negara dan aparatur administrasinya, dimana pengembangan dan kewenangannya, maksud dan tujuannya kesemuanya ditentukan oleh

aparat pemerintah. Pemberlakuan, dalam praktek sehari-hari berada dalam suatu kewenangan daerah yang terdesentralisasi. Perbedaannya dengan hukum nasional adalah bahwa proses pembentukan hukum lokal yang dibangun tersebut perumusannya didasarkan pada spirit berpikir hukuni masyarakat pribumi (according to the spirit of indigenous legal thinking).

c.    Fungsi hukum

Fungsi hukum bagi kehidupan manusia, yaitu:

a). Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.

b). Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang

- Hukum mempunyai sifat memaksa

- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

c). Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju.

d). Sebagai fungsi kritis hukum

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H dalam bukunya pengantar ilmu hukum, hal 155 mengatakan :
“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya”.

d.   Proses terbentuknya hukum

Terjadinya hukum di Inggris pada awalnya dan terus berkembang adalah hukum berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dikembangkan oleh keputusan-keputusan pengadilan. Hukum Inggris yang demikian ini dinamakan common law, yang pertumbuhannya dimulai pada tahun 1066, saat berkuasanya William The Conqueror.

Pandangan-pandangan ekstrim tentang terjadinya hukum secara umum dikatakan oleh J.P Glastra Van Loon adanya dua pandangan ekstrim, yaitu:

1.      Pandangan legisme, (yang berkembang dan berpengaruh ampai pertengahan abad ke 19)

Menurut pandangan ini hukum terbentuk hanya oleh perundang-undangan. Dan hakim secara tegar terikat pada undang-undang, peradilan adalah hal menerpakan secara mekanis dari ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkrit.

2.      Pandangan Freirechtslehre (abad 19/20)

Menurut pandangan ini hukum terbentuk hanya oleh peradilan, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanyalah sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menenemukan hukum pada kasus-kasus konkrit.